Alasan Suatu Negara Menetapkan Kebijakan Embargo Perdagangan

Embargo adalah larangan menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu,dapat dilakukan serentak atau sendiri-sendiri. Dalam perdagangan internasional, embargo adalah sanksi yang dimandatkan pemerintah untuk membatasi perdagangan dengan wilayah asing. Embargo dapat membatasi impor, atau ekspor, atau keduanya.

 

Secara rasional embargo adalah hukuman politik untuk suatu negara. Istilah embargo kadang-kadang disalahgunakan untuk diterapkan ke boikot, yang umumnya merupakan gerakan missal untuk berhenti membeli dari sebuah bisnis, juga sebagai alat hukuman.

Pengertian Embargo Perdagangan

Embargo perdagangan adalah larangan perdagangan dengan negara lain atau kelompok negara. Pembatasan ini dapat di ekspor dan / atau impor, dan dapat menjadi larangan total perdagangan atau terbatas pada produk tertentu. Embargo dapat dinyatakan baik oleh satu negara, atau oleh sekelompok negara terhadap negara tertentu untuk mengisolasi itu, pemerintah dan tekanan yang menyebabkan itu untuk membalik kebijakan tertentu.

Kadang-kadang embargo yang diterapkan Negara terhadap perilaku yang telah dikutuk oleh masyarakat internasional Embargo merupakan Tindakan hukum oleh pemerintah atau kelompok pemerintah untuk membatasi keberangkatan kapal atau pergerakan barang dari beberapa atau semua lokasi ke satu atau beberapa negara.

Embargo juga berarti alat perang ekonomi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan politik, termasuk menunjukkan tekad, mengirimkan sinyal politik, membalas dendam atas tindakan negara lain, memaksa sebuah negara untuk mengubah perilakunya, menghalangi dari terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak dikehendaki, dan melemahkan kemampuan militer.

Contoh Embargo Perdagangan

Dalam perdagangan internasional, sebuah embargo adalah sanksi dimandatkan pemerintah yang membatasi perdagangan dengan wilayah asing. Embargo dapat membatasi impor, atau ekspor, atau keduanya. Rasional untuk embargo adalah hukuman politik suatu negara. Sebagai contoh, krisis minyak tahun 1973 yang mempengaruhi Amerika Serikat dihasilkan dari OPEC embargo atas penjualan minyak ke AS pada pembalasan untuk menyediakan bantuan militer kepada Israel. Embargo cenderung menyakiti industri dalam negeri dipengaruhi oleh kebijakan dan untuk mengundang pembalasan.

AS menggunakan embargo dalam banyak konteks tertentu, terutama terhadap negara-negara yang dianggap sebagai sponsor terorisme. Kurang ekstrim pembatasan perdagangan bebas dari embargo, seperti tarif dan ekspor tugas ini bahkan lebih sering. Istilah embargo adalah kadang-kadang disalahgunakan untuk diterapkan ke boikot, yang umumnya merupakan gerakan akar rumput untuk berhenti membeli dari sebuah bisnis, juga sebagai alat hukuman.

Contohnya, Uni Eropa dan Amerika Serikat terus bersitegang mengenai rencana pencabutan embargo senjata terhadap Cina. Seorang anggota Kongres AS secara terang-terangan mengingatkan Uni Eropa untuk tidak mencabut sanksi embargo yang telah berlangsung 15 tahun itu. Richard Lugar, Republikan berpengaruh yang menjabat kepala komite hubungan asing Senat AS mengancam bahwa Washington akan menghentikan penjualan teknologi militer ke Eropa jika larangan penjualan senjata ke Cina itu jadi dicabut.

Pernyataan senada disampaikan Senator Joseph Biden dari partai Demokrat. Para pemimpin Eropa, khususnya Prancis, berharap akan mencabut embargo tersebut setelah pemilihan umum Inggris yang akan digelar. Uni Eropa berharap bisa membujuk Kongres AS untuk menerima keputusan tersebut. Alasannya, embargo itu merupakan respons terhadap pembantaian di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, dan Cina telah bergerak secara dramatis sejak itu. Ratusan orang tewas dalam peristiwa berdarah di Tiananmen saat terjadi bentrokan antara militer Cina dengan massa pro-demokrasi.

Sarana dan Cara yang Digunakan Dalam Masalah Embargo Perdagangan

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karenanya. Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Salah satu contoh embargo adalah yang pernah diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 dalam hal pengadaan senjata militer akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur.

Embargo dianggap langkah-langkah diplomatik kuat yang dipaksakan dalam usaha, oleh embargo mengesankan negara, untuk memperoleh suatu hasil kepentingan nasional dari negara di mana ia dikenakan. Embargo serupa dengan sanksi ekonomi dan biasanya dianggap sebagai hambatan perdagangan hukum, tidak boleh disamakan dengan blokade, yang sering dianggap sebagai tindakan perang.

Di antara sarana dan cara yang digunakan dalam masalah embargo adalah:

  1. Undang-Undang Internasional. Yaitu pembuatan ketetapan internasional yang mengikat negara-negara anggota PBB. Hal itu dilakukan dengan penetapan langkah-langkah praktis untuk memonitor embargo dan penetapan sanksi terhadap negara yang menyalahinya. Anggaran Dasar PBB telah menyatakan masalah ini pada pasal 4. Pada pasal tersebut dinyatakan: “Dewan Keamanan memiliki hak menjatuhkan sanksi-sanksi udara dan darat menentang setiap negara yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional”. Pasal 16 menyatakan: “Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat bagi negara-negara anggota PBB untuk menghentikan hubungan ekonomi, transportasi darat, udara, pos, telegram, dan radio secara total, baik keseluruhan atau sebagian, melawan negara yang mengancam perdamaian atau melakukan agresi”
  2. Melalui negara-negara kaki tangan, khususnya negara-negara tetangga dan yang ada di sekeliling. Tindakan ini akan diambil dengan cepat tanpa harus merujuk kepada ketetapan PBB. Akan tetapi cukup dengan isyarat dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan lainnya. Jenis ini merupakan jenis embargo yang paling berbahaya
  3. Melalui jalan memaksakan tindakan penggunaan kekuatan militer. Hal itu seperti yang dilakukan oleh beberapa negara pada perang dunia ke-2, seperti Jerman melawan Rusia dalam embargo Leningrad pada perang dunia ke-2. Embargo itu berlangsung selama 872 hari. Dan selama embargi itu sebanyak sejuta orang mati. Atau apa yang dilakukan oleh Napoleon dalam embargo yang terkenal terhadap kota ‘Aka pada tahun 1799-1800 M. Embargo tersebut berlangsung selama enam bulan berturut-turut. Atau seperti yang dilakukan oleh negara-negara

Alasan Suatu Negara Menetapkan Kebijakan Embargo Perdagangan

Menjaga perdamaian dan keamanan internasional merupakan tugas utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimuat dalam Piagam PBB. Ada beberapa jenis langkah yang dapat diambil oleh PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk menjaga perdamaian serta keamanan internasional tersebut, misalnya dengan menjatuhkan sanksi embargo. Kudeta militer dan kekacauan politik yang terjadi di Haiti pada tahun 1991 dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan di wilayah Haiti sendiri dan juga akan mempengaruhi perdamaian serta keamanan internasional.

Karena itulah Dewan Keamanan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi embargo terhadap Haiti melalui beberapa resolusi yang dikeluarkannya. Sayangnya, sanksi embargo tersebut tidak memperbaiki situasi politik dan sosial di Haiti. Berbagai macam implikasi yang merugikan harus dialami penduduk Haiti. Implikasi- implikasi yang terjadi antara lain kehilangan pekerjaan, tidak adanya penghasilan, kekurangan gizi, tingginya harga obat dan biaya transportasi yang akhirnya menyebabkan kematian, kurangnya hak untuk memperoleh pendidikan, terbatasnya hak untuk berkumpul dan memperoleh informasi, serta rusaknya lingkungan karena penebangan pohon yang terus berlanjut.

Baik juga bila para pendukung aksi pemboikotan ekonomi melihat bagaimana dampak pemberlakuan embargo dalam penyebarluasan demokrasi. Dari lima daratan Asia di mana kebebasan (demokrasi) merebak dalam dekade silam, tak satu pun di antaranya yang terkena sanksi. Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand dulunya teman dekat AS, di mana adidaya ini tak mengharapkan adanya ketidakstabilan.

Lebih jauh lagi juga terlihat, bahwa sanksi hanya memainkan peranan kecil dalam membawa kebebasan di blok Soviet. Saat itu tak ada boikot yang diarahkan ke kening Mikhail Gorbachev saat ia memutuskan inilah saat bagi glasnost. Ketika gelombang demokrasi juga melanda Amerika Latin, embargo hanya diterapkan di sejumlah kecil negara. Di beberapa negara – Kuba di bawah Fidel Castro, Panama di bawah Jenderal Manuel Noriega, Haiti di bawah Jenderal Raul Cedras – AS merasa sanksi tak bekerja cukup cepat, hingga adidaya ini melancarkan, mendukung atau mengancam melakukan, invasi.

Mengatakan semua itu memang tidak berarti menyangkal efek positif embargo ekonomi, yang memang membantu mengakhiri apartheid di Afrika Selatan, mundurnya Vietnam dari Kamboja, dan kesediaan Serbia menerima perdamaian di Bosnia.

Tetapi kalau sanksi dimaksudkan untuk meminta pemerintah meriskir kekuasaan atau sebaliknya memberikan pada rakyat hak untuk bisa mengganti pimpinannya, sebagai esensi demokrasi jarang sanksi memperlihatkan khasiatnya. Embargo PBB berhasil memaksa Saddam Hussein untuk mengizinkan inspektur senjata pemusnah massal menjalankan tugasnya. Tetapi Saddam sendiri masih terus berkuasa dan menerapkan kebijakan yang oleh Barat masih dianggap menindas orang yang menentangnya.