Ambisi Jepang Meraih Manchuria dan Korea

 

Kemampuan bangsa Jepang untuk mengadopsi dan mengadaptasi gaya hidup dan cara berpikir bangsa – bangsa yang lebih maju memang sangat luar biasa. Mereka selalu belajar dengan mengikuti perkembangan dan perubahan – perubahan kebudayaan, peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kebudayaan mereka. Mereka tidak malu untuk belajar pada Tiongkok, bahkan sampai menggulingkannya.

 

Ketika terjadi hubungan bangsa Barat, dengan tangkas mereka mengejar ketertinggalannya dalam bidang pilitik, ekonomi, teknik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Jepang sangat cerdik dan pandai dalam mengadopsi dan mengadaptasi berbagai oengetahuan dari Barat tanpa kehilangan karakter bangsanya. Hal itu dikarenakan mereka punya rasa bangga yang tinggi terhadap kebudayaan warisan nenek moyang mereka. Mereka punya kesanggupan yang kuat untuk tetap melestarikan adat dan budaya bangsanya.

Manchuria sejak lama telah menjadi wilayah kekuasaan Tiongkok, namun pada tahun 1932, Jepang mendirikan negara boneka Manchukuo di sini dan menetapkan Henry Puyi, kaisar terakhir Dinasti Qing sebagai pemimpin tertinggi. Manchukuo diakui oleh 23 negara dari 80 negara di dunia masa itu.

 

Sejak abad-19, Tsar Rusia melakukan ekspansi wilayah dan menganeksasi hampir seluruh Manchuria yang kira-kira seluas 1/9 wilayah Tiongkok. Rusia menginginkan Manchuria karena politik air hangat mereka untuk mencari pelabuhan yang bisa digunakan sepanjang tahun dan terbebas dari es membeku pada musim dingin. Seusai Perang Dunia II 1945, Manchuria dikuasai oleh Uni Sovyet dan kemudian dikembalikan sebagian kepada Republik Tiongkok.

Latar Belakang Imperialisme Jepang

Pada abad ke-18 jauh sebelum Restorasi Meiji Jepang dianggap sebagai Negara yang lemah, terbelakang dan selalu mengadopsi kebudayaan cina. Kebudayaan cina yang diadopsi meliputi tulisan dan huruf Cina (kanji), ilmu konfusius, kalender, teknik irigasi dan agama Budha sejak abad ke-5 mempunyai pengaruh mendalam pada masyarakat Jepang. Kebudayaan Cina itu kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Jepang sendiri.

Jepang sebagai Negara lemah dan terbelakang, saat itu merupakan mangsa yang baik bagi Negara-negara Imperialisme barat. Akan tetapi setelah restorasi dalam segala bidang berhasil pada abad ke-19, ternyat amemberikan nilai positif bagi bangsa dan Negara jepang. Bangsa jepang terangkat kepuncak keunggulannya menjadi Negara kuat dan modern sejajar dengan Negara-negara barat.

Pada abad ke-19, jepang mengadakan restorasi hampir dalam segala bidang, seperti dalam bidang politik, perekonomian, pendidikan, kemiliteran yang meniru dunia barat.

Faktor – Faktor yang Mendorong Politik Imperialisme

Setelah berhasil melaksanakan modernisasi, Jepang berubah dari negara tradisional menjadi negara Industri yang maju pesat. Sejak tahun 1894 Jepang telah diakui dunia sebagai negara modern yang kuat dan kedudukannya sejajar dengan negara – negara Barat. Sebagai negara industri yang maju, diikuti dengan peningkatan perdagangan dan pertambahan penduduk serta semangat patriotisme mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi ke daerah – daerah lain. Sehingga menimbulkan masalah dengan negara – negara lain seperti Cina.

Faktor pendorong Jepang melakukan Imperialisme adalah :

  1. Revolusi demografi, Untuk mengatasi kepadatan penduduk Jepang mengambil langkah :
    – Memperluas industrialisasi
    – Melakukan emigrasi.
  2. Jepang harus mencari sumber – sumber bahan mentah untuk keperluan industrinya
  3. Pengaruh ajaran Shinto, Dalam ajaran Shinto Jepang punya tugas untuk mempersatukan dunia dalam satu keluarga dibawah pimpinan Jepang, dengan membentuk Pan Asia. Dalam hal ini Jepang tidak mau kalah dengan negara – negara besar seperti Amerika dengan Pan Amerika, Rusia dengan Pan Slavia.

Pelaksanaan Imprealisme Jepang

Jepang menunjukkan sifat imprealismenya dengan cara menduduki semua wilayah yang diami oleh orang jepang, atau wilayah yang sewajarnya termasuk ke dalam gugusan kepulauan jepang. Mereka beranggapan bahwa kepulauan Ryukyu, pulau Bonin, Karafuto, dan Hokaido adalah hak jepang, bahkan Korea seharusnya diperlakukan sebagai Negara taklukan. Pulau-pulau itu sudah dapat dikuasai pada tahun 1891. Setelah berhasil menguasai pulau tersebut jepang kemudian ingin menguasai Korea. Untuk merealisasikan keinginannya itu jepang terlibat perang dengan cina (1894-1895) dan Rusia (1904-1905) yang sama-sama mempunyai kepentingan dengan Korea dan Manchuria Jepang Juga terlibat dalam PD I dan PD II.

Ambisi Jepang Meraih Manchuria dan Korea

Melaksanakan Perjanjian dengan Korea

Korea merupakan daerah asal negara Cina, maka Cina tidak segan melakukan perang demi mempertahankannya. Daerah Korea adalah daerah yang sangat subur sehingga menjadi rebutan bagi Negara-negara imprealis. Korea merupakan jalan yang terbaik atau sebagai batu loncatan untuk Manchuria dan Negara cina serta daratan asia lainnya. Korea juga banyak mengandung bahan mentah seperti mineral, batu bara, besi, emas, tembaga, wolfram dan perak. Secara umum korea banyak mengandung bahan-bahan yang penting bagi kepentingan industri.

  1. Sebab – sebab umum :
    – Korea dapat dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan bagi Jepang dari serangan bangsa lain.
    – Korea merupakan batu loncatan untuk memasuki Cina dan daratan Asia lain.
    – Korea akan dijadikan tempat memindahkan penduduk Jepang yang sudah padat, korea dianggap penting untuk pengembangan industri dan perdagangan Jepang.
  2. Sebab – sebab khusus :
    – Di Korea terjadi konflik antara golongan konservatif dan golongan progesif. Golongan konservatif pimpinan Tonghat minta bantuan ke Cina sedang golongan progresif minta bantuan Jepang.
    – Dengan alasan tersebut kedua negara mengirim pasukannya. Pemberontakan Tonghak dapat dipadamkan namun kedua negara tidak mau menarik mundur pasukannya.
PELAJARI JUGA:  Latar Belakang Masuk dan Berkembangnya Katolik di Minahasa

Perhatian jepang terhadap korea ini timbul setelah jepang berhasil dalam retorasi meiji pada tahun 1868. sebelumnya jepang mengadakan ekspansi ke korea dan cina pada akhir abad ke-16 di bawah pemimpin Toyoni Hidoyoshi tapi gagal.
Pemerintah Chosun (Korea) menyiapkan langkah awal untuk mewujudkan kebijakan pintu terbuka karena sebelumnya Korea melaksanakan kebijaksanaan pintu tertutup. Sebelum dilaksanakan jepang terlebih dahulu menyerbu pulau Kanghwa, mendesak pembukaan Chosun.

Akhirnya chosun mencapai perjanjian jalinan hubungan diplomatic dengan jepang tahun 1876, sesuai dengan perjanjian ini kerajaan chosun membuka tiga buah pelabuhan termasuk Busan, mengijinkan pembangunan perumahan bagi masyarakat jepang setempat, membebasan kegiatan transaksi dagang oleh orang jepang. Membolehkan hak yudikatif konsuler jepang terhadap tindak kriminal orang jepang.

Perjanjian Chemulpo

Sejak persetujuan kanghwa 1878 jepang berusaha untuk memperbesar pengaruhnya di korea untuk mengimbangi pengaruh cina di Korea. Jepang melakukan perjanjian tak seimbang dengan pemerintahan chosun yang menjadi landasan bagi jepang untuk melancarkan invasi secara politis dan ekonomis terhadap kerajaan chosun, sehingga mempunyai pengaruh besara di korea. Pada tahun 1881 di korea terjadi bencana kelaparan. Bencana kelaparan ini disebabkan oleh faksi noron yang memegang kekuatan politik sehingga menimbulkan kehancuran kedisiplinan dan kesengsaraan luar biasa dalam kehidupan pertanian.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh tai wuikun lawan politik permaisuri yang anti pengaruh asing untuk menertibkan kekacauan sebagai dalih untuk merebut kekuasaan dari tangan permaisuri. Selain itu ada pemberontakan di daerah-daerah di bawah pimpinan kaum bangsawan seperti pemberontakan Hong Kyongrae dan jinju.

Pada tahun 1882 di korea terjadi pemberontakan militer Imo yang menyerbu istana dan delegasi jepang, permaisuri selamat tetapi beberapa orang terbunuh dalam kekacauan ini termasuk birokrat yang berasal dari keluarga Min. Akibat penyerangan ini beberapa pegawai kedutaan jepang terbunuh. Jepang menuntut agar pembunuhan itu dihukum dan meminta ganti rugi 400.000 yen dan hak istimewa bagi jepang sehingga terjadi perjanjian Chemulpo tanggal 30 Agustus 1882 yang isinya.

  1. Jepang mendapatkan hak menempatkan tentaranya di korea untuk menjaga delegasinya di korea.
  2. Cina juga diberi hak menempatkan tentaranya di ibu kota korea.

Pemberontakan Tonghak

Adanya tentara jepang di korea membuat cina khawatir, pemerintahan cina mengirimkan Yuan Shih-Kai ke korea untuk menghapuskan pengaruh jepang di Korea. Sesudah peristiwa pemberontakan tahun 1882, pertikaian antara jepang dengan cina semakin buruk ketika pemerintahan korea menginginkan adanya perubahan dan pembaharuan. Perubahan dan pembaharuan ini tidak mungkin tercapai selama cina masih ada di Korea. Pemerintah Korea lalu minta bantuan pada jepang untuk mengusir pasukan cina dari korea.

Pertikaian ini semakin buruk ketika seorang progresif korea yang menghendaki perubahan dan pembaharuan dibunuh dan jepang menganggap ini adalah perbuatan cina. Adanya pembunuhan ini mengakibatkan pemerintah korea merasa terhina oleh cina sehingga mengakibatkan terjadinya pemberontakan pada akhir bulan Mei 1894. Pemberontakan tersebut terkenal dengan pemberontakan Tonghak (Eastern Learning Society) yang berasal dari sekte relegius yang mempunyai program anti asing, anti Kristin dan anti jepang.

Pemberontakan Tonghak merupakan peperangan antara kaum/golongan konservatif melawan golongan progresif. Golongan konservatif disebut golongan tonghak. Kaum tonghak minta bantuan kepada cina sedangkan golongan progresif dibantu oleh japang. Dengan alasan tersebut maka cina maupun jepang mengirimkan pasukannya ke korea, sesuai dengan artikel ketiga dari perjajian Li Hung Chang-Ito Hirobumi tahun 1885 yang menyebutkan apabila di Korea terjadi pemberontakan maka pengiriman tentara olah salah satu pihak harus berkonsentrasi lebih dahulu dengan pihak yang lain.

Perang China-Jepang Pertama

Perang China-Jepang Pertama (1 Agustus 1894-17 April 1895) adalah sebuah perang antara Dinasti Qing China dan Meiji Jepang dalam perebutan kendali atas Korea. Perang China -Jepang merupakan simbol kemerosotan Dinasti Qing dan juga menunjukkan kesuksesan modernisasi Jepang sejak Restorasi Meiji dibandingkan dengan Gerakan Penguatan Diri di China.
Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Dinasti Qing dan penandatanganan Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895 yang berakibat pada ganti rugi 30 milyar tael kepada Jepang. Pengaruh selanjutnya dari perang ini adalah pergantian dominansi regional Asia dari China kepada Jepang dan merupakan pukulan telak untuk Dinasti Qing dan tradisi China kuno.

Isi perjanjian Shimonoseki adalah :

  1. Cina mengakui kemerdekaan dan ekonomi Korea
  2. Cina harus menyerahkan sebagian Manchuria kepada Jepang
  3. Cina harus menyerahkan kepulauan Pescadores kepada Jepang
  4. Cina harus membayar 200.000.000 tael kepada Jepang
  5. Wei hawei akan diduduki Jepang selama Cina belum dapat membayar ganti rugi perang
  6. Empat kota, Shosi, Chunking, Soochow, dan Hong Chow dibuka untuk orang asing.
  7. Liatoung harus diserahkan kepada Jepang.

Dampak dari perjanjian itu :

  1. Jepang berhasil menginjakan kaki di daratan Asia.
  2. Jepang menjadi negara yang berpengaruh di Korea dan Cina
  3. Citra negara Cina sebagai negara besar merosot karena kalah dari Jepang
  4. Pembaharuan Jepang selama 40 tahun telah mengangkat Jepang menjadi negara yang kuat dan besar sejajar dengan negara besar lainnya.
  5. Berkat kemenangan Jepang atas Cina memberi peluang Jepang untuk memperluas imperialismenya ke Manchuria dan daratan Asia lainnya.
PELAJARI JUGA:  Latar Belakang Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Insiden Jinan

Pada tahun 1915, Jepang mengeluarkan Dua Puluh Satu Tuntutan terhadap China untuk menambah kepentingan dalam bidang politik dan perdagangan dengan China. Secara ringkas terdapat 6 point utama dalam 21 tuntutan ini yaitu:

  1. Jepang menuntut agar Cina mengakui pengaruh Jepang di Manchuria dan Mongolia Timur;
  2. Jepang ingin memiliki tambang batu bara dan besi di Cina
  3. Jepang ingin mendapatkan hak-hak istimewa di Cina seperti orang-orang Jepang diikut sertakan dalam menjaga keamanan di kota-kota besar.
  4. Cina harus membeli senjata buatan Jepang, dan untuk melatih penggunaanya maka Jepang bersedia mengirimkan ahli-ahlinya ke Cina
  5. Cina harus menyerahkan Kiaochow dan Shandong kepada Jepang
  6. Cina tidak boleh membuka kota-kota pelabuhannya di sepanjang pantai Cina kepada siapapun kecuali Jepang.

Setelah Perang Dunia I, Jepang merebut kekuasaan daerah Shandong dari Jerman. China di bawah pemerintahan Beiyang tetap terpecah-belah dan tidak mampu untuk melawan serbuan asing sampai Ekspedisi Utara tahun 1926-1928, yang dilancarkan oleh Kuomintang (KMT, atau Partai Nasionalis China), pemerintahan saingan yang berpusat di Guangzhou.

Ekspedisi Utara meluas ke seluruh China hingga akhirnya terhenti di Shandong. Pemimpin militer Beiyang, Zhang Zongchang yang didukung Jepang berusaha menghentikan gerak maju Pasukan Kuomintang dalam menyatukan China.

Situasi ini mencapai puncaknya ketika pasukan Kuomintang dan Jepang terlibat dalam pertempuran yang disebut Insiden Jinan tahun 1928. Pada tahun yang sama, pemimpin militer Manchuria, Zhang Zuolin juga dibunuh karena ia tidak lagi mau bekerjasama dengan Jepang. Setelah insiden-insiden ini, pemerintah Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek akhirnya berhasil menyatukan China pada tahun 1928.

Bangkitnya Nasionalisme China

Walaupun demikian, sejumlah pertempuran antara China dan Jepang terus berlanjut karena meningkatnya nasionalisme China, dan untuk memenuhi salah satu tujuan dari Tiga Prinsip Rakyat, yaitu untuk mengeluarkan China dari imperialisme asing. Bagaimanapun, Ekspedisi Utara hanya mampu menyatukan China secara nama saja, dan perang saudara pecah di antara para mantan pemimpin militer dan faksi saingan, Kuomintang. Sebagai tambahan lagi, para komunis China memberontak terhadap pemerintah pusat setelah melakukan pembersihan terhadap anggotanya.

Karena situasi-situasi demikian, pemerintahan pusat China mengalihkan banyak perhatian pada perang-perang saudara dan mengikuti kebijakan “pendamaian internal didahulukan sebelum melawan pihak asing”. Situasi ini memberikan kesempatan yang mudah bagi Jepang untuk melanjutkan agresinya. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria segera setelah Insiden Mukden. Setelah bertempur selama lima bulan, pada tahun 1932, negara boneka Manchukuo dibentuk dengan raja terakhir China, Puyi, diangkat sebagai kepala negara.

Tidak bisa menantang Jepang secara langsung, China meminta bantuan kepada Liga Bangsa. Investigasi liga ini menerbitkan Laporan Lytton, yang mengutuk Jepang karena telah menyerang Manchuria, dan mengakibatkan Jepang mengundurkan diri dari Liga Bangsa. Sejak akhir tahun 1920-an dan selama tahun 1930-an, ketenangan adalah dasar dari komunitas internasional dan tidak ada satu negara pun yang ingin menunjukkan pendirian secara aktif, melainkan hanya mengeluarkan kecaman-kecaman kecil. Jepang menganggap Manchuria sebagai sebuah sumber bahan baku yang tidak terbatas dan juga sebagai sebuah negara penyangga terhadap ancaman Uni Soviet.

Insiden di Shanghai

Konflik yang terjadi menyusul Insiden Mukden tidak terhenti. Pada tahun 1932, tentara China dan Jepang bertempur dalam sebuah pertempuran singkat pada Insiden 28 Januari di Shanghai. Pertempuran ini menghasilkan demiliterisasi Shanghai, yang melarang China untuk menempatkan tentara di kota mereka sendiri. Di Manchukuo, terdapat sebuah kampanye yang sedang berlangsung untuk mengalahkan tentara sukarelawan yang bangkit karena kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak menentang Jepang.

Pada tahun 1933, Jepang menyerang wilayah Tembok Besar, dan setelah itu, Gencatan Senjata Tanggu ditandatangani, yang memberi Jepang kendali atas provinsi Rehe dan sebuah zona demiliterisasi antara Tembok Besar dan wilayah Beiping-Tianjin. Jepang bertujuan untuk membuat wilayah penyangga yang lain, kali ini antara Manchukuo dan pemerintah Nasionalis China yang saat itu beribukota di Nanjing.

Gerakan Otonomi China Utara

Selain itu, Jepang semakin memperalat konflik internal antara faksi-faksi China untuk mengurangi kekuatan mereka satu demi satu. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa beberapa tahun setelah Ekspedisi Utara, kekuatan politik pemerintah Nasionalis hanya meluas di sekitar Delta Sungai Panjang (Yangtze), dan wilayah lain China yang memang berada dalam kekuatan regional. Jepang sering membeli atau membuat hubungan khusus dengan kekuatan-kekuatan regional ini untuk merusak usaha pemerintah Nasionalis pusat untuk menyatukan China.

Untuk itu, Jepang mencari berbagai pengkhianat China untuk bekerjasama dan membantu mereka memimpin beberapa pemerintahan otonomi yang bersahabat dengan Jepang. Kebijakan ini disebut Pengkhususan China Utara atau yang lebih sering diketahui sebagai Gerakan Otonomi China Utara. Provinsi bagian utara yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Chahar, Suiyuan, Hebei, Shanxi, dan Shandong.

Pada tahun 1935, di bawah tekanan Jepang, China menandatangani Perjanjian He-Umezu, yang melarang KMT untuk menjalankan kegiatan partainya di Hebei dan secara langsung mengakhiri kekuasaan China atas China Utara. Pada tahun yang sama, Perjanjian Chin-Doihara ditandatangani dan mengakibatkan KMT disingkirkan dari Chahar. Dengan demikian, pada akhir 1935, pemerintahan pusat China telah disingkirkan dari China Utara. Sebagai gantinya, Majelis Otonomi Hebei Timur dan Majelis Politik Hebei-Chahar dibentuk oleh Jepang.